Peraturan dan regulasi bidang IT Berdasar UU ITE

Peraturan dan Regulasi Bidang IT

   Assalamualaikum wr.wb. nama saya Widya Fitriadi Nugraha . kali ini saya akan membagikan ilmu tentang peraturan dan regulasi di bidang it berdasar UU ITE . pantau terus blogku dan dapatkan informasi menarik lainnya terimakasih.

~ Landasan Teknologi Informmasi dan komunikasi?

    1. Hukum Moore

    didefinisikan oleh Gordon Moore (CO-Founder INTEL), kompleksitas dari alat elektronik yang terintegrasi dengan biaya yang minimal tetapi speknya nya meningkat, bahkan dalam tiap tahun terjadi 2 kali. Jadi dalam satu tahun itu selalu ada peningkatan teknologi dan dengan harga yang sama tetapi spek yang ditawarkan sudah berbeda bahkan lebih canggih.

    Contohnya pada jaman dulu harga hp sangatlah mahal dan hanya bisa digunakan untuk telfon seluler dan sms saja, tetapi jika kita lihat hp sekarang, dengan harga satu juta kita sudah bisa mendapatkan hp yang bisa digunakan untuk internet, kamera, video, hal ini merupakan pembuktian dari hukum Moore. Kemudian, tidak jauh-jauh mengambil contoh dari masa lalu, tahun ini dan satu tahun setelah ini, harga hp yang sekarang dengan spek yang sudah bagus akan tergantikan dengan harga hp yang sama dan spek yang lebih baik di tahun berikutnya.

    Nilai yang bisa kita petik dari Hukum Moore adalah nilai kecepatan yang artinya dengan Teknologi Informasi semua hal bisa dilakukan secara cepat. Perbedaan waktu yang digunakan pada waktu dulu dan waktu sekarang sangatlah bisa dirasakan perubahannya.

    2.Hukum Metcalfe

    didefinisikan oleh Robert Metcalfe (Founder Ethernet), ethernet sendiri merupakan perangkat yang bisa dipakai untuk koneksi, Reobert Metcalfe menyatakan bahwa koneksi dari jaringan meningkat sebanding dengan pangkat dari jumlah titiknya. Maksud dari pernyataannya adalah jika hanya ada satu titik maka dia akan sendiri jadi tidak ada koneksi, tetapi jika ada dua titik, maka titik satu dan titik lainnya ini akan berhubungan dan memiliki koneksi. Semakin banyak titik yang muncul, maka semakin banyak pula koneksi yang akan terjadi.

    Nilai yang bisa diambil dari Hukum Metcalfe adalah nilai silaturahmi yang artinya dengan Teknologi Informasi silaturahmi bisa dijalin kapan saja dan dimana saja. Seperti contoh, dulu ketika ingin bersilaturahmi kita harus bertemu secara langsung, tetapi sekarang bis akita lihat ketika pandemi, silaturahmi tidak harus dilakukan dengan bertemu, tetapi dengan pesan dan videocall saja itu sudah dapat menjalin silaturahmi denga orang lain tanpa harus bertemu face to face.

    3.Hukum Coase

    Nilai yang bisa diambil dari Hukum Coase adalah nilai efisiensi jadi dengan Teknologi Informasi semuanya akan jadi lebih efisien.
    

~ Revolusi Induustri ? 

    Saat ini masuk kita sudah merasakan berbagai teknologi yang ada, pastinya sebelum adanya perkembangan pesat seperti ini tahun-tahun sebelumnya tentunya sudah mengalami perkembangan agar sampai ke dalam tahap sekarang. Nah beberapa perkembangan itu disebut dengan revolusi industri dimana setiap periode punya waktu pengembangan dan apa saja yang dikembangkan. 

  • Industry 1.0 merupakan revolusi industri yang terjadi pada sekitar tahun 1784 dimana revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses sebuah barang, pada masa ini, proses industri masih sangatlah manual.
  • Industry 2.0 merupakan revolusi industri yang terjadi di tahun 1870, perkembangan yang terjadi di revolusi ini yaitu bidang industri sudah mulai menggunakan listrik dan tenaga otot sudah mulai digantikan oleh mesin, proses industri dikofuskan kepada efisiensi mesinnya.
  • Industry 3.0 merupakan revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1969, pada masa ini mulai adanya otomasi dan perkembangan mesin-mesin pintar, robot-robot sudah mulai dikembangkan, dan komputer juga sudah mulai masuk.
  • Industry 4.0 merupakan revolusi industri yang terjadi sampai saat ini, dimana kita sudah sangat merasakan perkembangan industri yang sangat pesat ini. Di era ini perkembangan yang sudah mulai dirasakan adalah adanya jaringan, berkembangnya IoT (Internet Of Thingking), dimana pada era ini adalah fenomena kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi.

~ Lalu apa saja yang terjadi di revolusi industri 4.0 ? 

  1. Inter-Operabilitas merupakan salah satu perkembangan di era ini yaitu kemampuan mesin, peralatan, sensor, dan manusia untuk tersambung satu sama lain dalam Internet Of Things (IoT).
  2. Transparansi Informasi merupakan salah satu perkembangan di era 4.0 dimana ini merupakan kemampuan membuat duplikasi virtual akan hal-hal fisik serta kemampuan manusia untuk mengakses seluruh duplikasi virtuall tersebut.
  3. Asistensi Teknologi juga menjadi salah satu hal yang berkembang di era industi ini, hal ini merupakan kemampuan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan serta mengerjakan hal-hal yang berat atau tidak aman untuk dikerjakan manusia.
  4. Sistem Desentralisasi adalah kemampuan mesin untuk mengerjakan banyak hal dan mengambil keputusan secara mandiri dalam suatu sistem industri.

~ Bagaimana dengan perkembangan generasi?

    Setelah mengetahui perkembangan revolusi inndustri bagaimana dengan perkambangan generasi yang terjadi.

  1. Generasi Baby Boomer, generasi ini adalah orang-orang yang lahir di sekitar tahun 1946-1964, biasanya orang-orang ini memiliki sifat berjiwa petualan, optimistik, berorientasi kerja, dan anti pemerintah.
  2. Generasi X, generasi ini mempunyai rentang waktu antara 1965-1976, sifat dari orang-orang yang merupakan generasi x biasanya individualis, luwes, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan.
  3. Generais Millenial, setelah generasi x ada lagi generasi millenial disini, orang-orang dari generasi ini biasnaya lahir sekitar tahun 1977-1995 dengan beberapa sifat yaitu PD, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian.
  4. Generasi Z, generasi yang keempat dengan kisaran waktu mulai dari 1996-2010, beberapa sifat dari orang-orang generasi z adalah menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan berorientasi target.
  5. Generasi Alpha, generasi ini menjadi generasi yang terakhir karena generasi ini masih berjalan sampai sekarang sehingga belum terdeteksi apa saja sifat dari generasi alpha ini.

~ Bagaimana dengan perkembangan Kehidupan Digital?

    Perkembangan Kehidupan digital saat ini sudah demakin jauh. sudah masuk dimana era internet of things (IoT). IoT ini menurut Kevin Ashton adalah konsep dimana semua benda di sekeliling kita dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan internet.

~ Bagaimana dengan Kegiatan ekonomi dunia saat ini ?

    Kita bisa merasakan apa saja kegiatan ekonomi yang saat ini kita lakukan, kegiatan ekonomi pada saat ini sudah sangatlah berkembang dan sangat beragam apalagi di era digital ini pastinya semuanya menggunakan internet dalam pelaksanannya, semua aspek bisa dijadikan kegiatan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi yang ada pada saat ini adalah:
  1. Sharing Economy
  2. e-Education
  3. e-Goverment
  4. Cloud Collaborative
  5. Marketplace
  6. Online Health Service
  7. Smart Manufacturing
  8. Smart City
  9. Smart-Appliances

~ Setelah itu bagaimana ancaman dan peluang  di era baru industri digital?

Ancaman:
    Secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisis manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, Futurist)
Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia kaan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini (U.S. Departmen of Labor Report)

Peluang:
    Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 2021
    Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar), dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World Economic Forum)

~ Indonesia menuju transformasi era digital ?

Di Indonesia sendiri untuk pelaksanaan era ini memiliki beberapa pekerjaan yang terkena dampah arus digitalisasi:
  1. Toko Konvensional yang sudah ada mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace
  2. Taksi/Ojek Tradisional sudah tergeserkan dengan ojek onlline seperti grab, gojek, maxim, dan lainnya. 

~ Fenomena Sosial yang terjadi ? 

    Karena perkembangan zaman yang sangat pesat ini, perilaku masyarakat pun juga terpengaruh, seperti contoh, dari 10 orang 4 orangnya merupakan salah satu pengguna aktif di media sosial, seseorang bisa hidup tanpa hp paling lama selama 7 menit setelah itu mereka akan langsung melihat ke hp mereka penasaran dengan apa yang terjadi, kemudian rata-rata orang mengakse internet sebanyak 8 jam perhari.

~ Regulasi Teknologi Informasi (CYBERLAW) 

    Terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
                                                                                                                                                                                                                                         
DASAR UU ITE

1.) Pembangunan nasional senantiasa tanggap terhadap dinamika masyarakat.

2.) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

3.) Kemajuan Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang.

4.) Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

5.) Teknologi Informasi dikembangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional.

6.) emerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum.

BAGIAN UU ITE

1.)    Bab I: Ketentuan Umum

2.)    Bab II: Asas dan Tujuan

3.)    Bab III: Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik

4.)    Bab IV: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik

5.)    Bab V: Transaksi Elektronik

6.)    Bab VI: Nama Domain, HKI, dan Perlindungan Hak Pribadi

7.)    Bab VII: Perbuatan yang Dilarang

8.)    Bab VIII: Penyelesaian Sengketa

9.)    Bab IX: Peran Pemerintah dan Masyarakat

10.)    Bab X: Penyidikan

11.)    Bab XI: Ketentuan Pidana

12.)    Bab XII: Ketentuan Peralihan

13.)    Bab XIII: Ketentuan Penutup 

CAKUPAN MATERI UU ITE

a.)    Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik

b.)    Penyelenggaraan sertifikasi eletronik

c.)    Penyelenggaraan sistem elektronik

d.)    Transaksi elektronik

e.)    Nama domain

f.)    HKI dan perlindungan hak pribadi

g.)    Perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya

PERUBAHAN PADA UU ITE

a.)    Menghindari multitafsir

b.)    Menurukan ancaman pidana

c.)    Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi

d.)    Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara

e.)    Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil

f.)     Menambahkan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan

g.)    Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan

MENGHINDARI MULTITAFSIR

     Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau memungkinkan informasi eletkronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut:

1.) Menambahkan penjelasan terkait istilah "mendisstribusikan, mentransmisikan, dan atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses".



2.)  Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum.



3.) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

MENURUNKAN ANCAMAN PIDANA

Menurukan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni: 

1.) Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan dengan dari paling banyak Rp1 Miliar menjadi Rp750 Juta.

2.) Pengurangan ancaman pidana pengirimann informasi elektronik berisi ancaman kekerangan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 Miliar menjadi Rp 750 Juta.

MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut:

1.) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

2.) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

MELAKUKAN SINKRONISASI HUKUM ACARA 

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

1.) Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

2.)  Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

MEMPERKUAT PERAN PPNS

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

1.) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.

2.) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi Informasi

MENAMBAHKAN KETENTUAN HAK DILUPAKAN

Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni:

1.) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

2.) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

MEMPERKUAT PERAN PEMERINTAH

Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

1.) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

2.)  Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 




    Next Post Previous Post
    No Comment
    Add Comment
    comment url